Alangkah Lucunya Masalah di Negeri Ini

Rasanya tidak berlebihan jika senias senior Dedy Mizwar memberi judul ‘Alangkah Lucunya (Negeri Ini)’ pada film terbarunya. Karena memang negeri kita penuh dengan kekonyolan, kalau tidak mau disebut ironis.
Serius. Konyol sekali!
Bandit menyelidiki bandit. Lihat saja Pansus Century. Anggota pansus ini berniat menyelidiki kasus bailout century. Tapi apa? Beberapa di antara mereka malah tersangkut kasus korupsi. Sebutlah kasus dugaan L/C fiktif Century dan kasus suap pemilihan deputi gubernur BI tahun 2004 yang menyeret beberapa nama politisi senior.
Di tengah pasang surut pengusutan kasus Century, tiba-tiba terperiksa ditunjuk menjadi Managing Director di World Bank. Dan.. Good bye Pansus Century, Good bye KPK!
Beberapa hari kemudian, tidak kalah mengejutkan, pemerintah membentuk Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik dengan ARB sebagai ketua pelaksananya.
Oh yeaah.. sekarang tidak hanya pansus Century yang bubar, kasusnya pun bakal menguap. Dan uang Rp6,8 triliun batal diusut terkubur oleh setgab. Kasus pengemplang pajak pun hilang tanpa jejak. Apalagi Lumpur Lapindo!
Belum ada penyelesaian kasus Century, anggota dewan yang katanya mewakili rakyat tiba-tiba berteriak minta pembangunan gedung baru. Tidak tanggung-tanggung, biayanya Rp1,8 triliun! Alasannya gedung lama sudah miring 7 derajat. Mengalahkan kemiringan Menara Miring Pisa di Italia!
Tidak lama berselang, lagi-lagi anggota dewan yang katanya penyalur aspirasi rakyat, kembali berkoar-koar minta jatah Rp15 miliar per orang untuk daerah pemilihannya masing-masing. Totalnya Rp8,4 triliun!
Dagelan ternyata belum selesai. Di luar senayan, bandit kelas internasional diduga terlibat kasus suap pencetakan uang, pemberantasan teroris dengan cara menembak mati, utang yang menggunung, pengacara koruptor mendaftar jadi calon ketua KPK, wacana ARB jadi presiden, hahahaha... Dan rentetan kasus lainnya yang panjangnya sama dengan deret hitung matematika!

Ah iya, itu baru politik. Belum lagi masalah pengangguran, kemiskinan, anak jalanan, bencana, pemadaman, perburuhan, infrastruktur, lingkungan, kriminal, pendidikan…silakan dilanjutkan.
Masalah demi masalah terus mendera negeri ini. Dan yaa saya percaya, ini adalah bagian dari struggle of life. Masalah-masalah ini bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi.

Semoga negeri ini tidak hanya ‘lucu’, tapi segera bergerak maju. Semoga negeri yang lama terjangkit ‘penyakit’ ini segera bangkit. Semoga dan semoga..

**Foto dari dokumen pribadi

Kabinet Balas Budi?

Audisi menteri usai sudah. Mr President telah memilih dan mengumumkan nama-nama menteri yang akan mendampinginya menjalankan roda pemerintahan Indonesia.
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, demikian nama kabinet baru dalam kepemimpinan SBY untuk kali kedua.
Kabinet baru yang diharapkan bisa mewujudkan harapan baru.

Akankah?

Hanya waktu yang akan membuktikan bagaimana 34 menteri ini menjalankan tugasnya. Setidaknya publik harus melihat kinerja mereka sekurang-kurangnya 100 hari ke depan.

****

Seperti diketahui, dari 34 posisi menteri, 19 kursi di antaranya diduduki orang-orang partai politik atau sekitar 55,8%.
Pembagiannya, Partai Demokrat mendapat jatah lima kursi, PKS empat kursi, PAN dan Partai Golkar masing-masing tiga kursi, serta PKB dan PPP masing-masing dua kursi.
Kemudian, dari 34 menteri, sepuluh di antaranya adalah wajah lama. Sebut saja, Hatta Radjasa, Sri Mulyani, Joko Kirmanto, dan tujuh menteri lama lainnya. *Nggak hapal*

Sungguh sebuah pembagian kursi menteri yang akomodatif, bukan?
HI dalam sebuah dialog mengatakan, jika Demokrat mengikuti keinginan, mereka bisa saja mendapatkan lebih dari lima kursi menteri. Ini dilakukan karena Mr President akomodatif.
Hmmm..  Akomodatif pada partai pendukung tentunya. Saya malah melihatnya sebagai balas budi. Walaupun ada Partai Golkar yang tetap mendapat kursi menteri, meski tanpa harus memeras keringat. So, tidak berlebihan kalau saya bilang, ini adalah kabinet balas budi, kan?
Sebab, bukankah penempatan menteri seharusnya berdasarkan kemampuan dan keahliannya?
Ya..walaupun menteri dari partai politik juga bukan berarti tidak mampu. Dan untuk menempati posisi menteri juga tidak harus berasal dari orang-orang di luar partai.

Tetapi, sejatinya, penempatan jabatan juga harus disesuaikan dengan keahlian dan profesionalitasnya.
Penempatan menteri, seharusnya juga bukan karena kedekatan personal antara calon menteri dengan Mr President. Jangan hanya karena calon menteri dinilai paling tahu keinginan dan pemikiran presiden, kemudian dia menempati jabatan menteri yang strategis.
Apalagi, dengan pertimbangan bahwa dia (menteri) berada di ring I dalam mengawal pemilihan Mr President.

***

Ah, saya kenapa sih? Siapalah saya ngomong panjang lebar begini. Huuufff...

Yaah, semoga mereka yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini bisa amanah, bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Bisa menggerakkan ekonomi riil yang menjadi tumpuan perekonomian sesungguhnya.
Semoga!